Audiensi Bawaslu Tangsel dengan PDI-Perjuangan Kota Tangerang Selatan, Bahas Pemutakhiran Data Parpol, Netralitas ASN, dan Penanganan Pelanggaran di Gakkumdu

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan - Melakukan Audiensi dan Konsolidasi Demokrasi bersama dengan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Audiensi ini dilakukan dalam rangka mendiskusikan terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Di samping itu, juga membahas Netralitas Penyelenggara Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Rabu (14/4/2026).

Sebagai pembuka diskusi, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Muhamad Acep menjelaskan bahwa saat ini hal fokus pengawasan Bawaslu adalah proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan. Dimana data pemilih dan data partai politik diperbaharui secara periodik hingga menjelang tahapan nantinya.

Dalam hal partisipasi partai politik, Acep menjelaskan bahwa partai politik masih belum aktif untuk menyampaikan aspirasinya. “Saat Pleno PDPB misalnya, kebanyakan partai politik hanya menyatakan setuju saja dengan data yang sudah disajikan. Nah, ini bagaimana kecerdasan partai politik dalam berdemokrasi?”, tanya Acep. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDI-P Kota Tangerang Selatan, Adi Surya menjelaskan bahwa PDI-P termasuk aktif melakukan pencerdasan politik melalui kegiatan bulanan dengan turun ke masyarakat melakukan kegiatan sosial. Menurutnya itulah dinamika Pemilu yang pasti akan terjadi. “Kami dari PDI Perjuangan setiap hari meminta satu dewan untuk turun melakukan aksi-aksi kemanusiaan, bagaimana partai politik tumbuh sebagai agen partisipasi politik dan agen komunikasi politik,” tegas Adi.

Adi juga menyampaikan harapannya agar KPU Kota Tangerang Selatan maupun Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga lebih aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi politik sebagai langkah untuk meningkatkan kecerdasan politik bagi masyarakat.

Di samping membahas terkait PDPB dan Pemutakhiran Data Partai Politik, diskusi pada audiensi kali ini juga turut membahas tentang Netralitas ASN dan penanganan pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu. Dimana Acep menyampaikan harapannya agar sebaiknya money politic nantinya ditangani oleh Polisi saja. Sehingga, Bawaslu cukup di ranah administrasi, adapun ranah pidananya ditangani oleh Kepolisian. “Ya, ini tolong kalau bisa disampaikan juga ke Komisi-II untuk money politic lebih baik ditangani oleh Polisi. Bawaslu cukup di administrasi, Pidana ke Kepolisian”, jelas Acep. (vny/rky)