Bawaslu Provinsi Banten Dorong Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Banten

Serang — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan dan Target Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sebagai upaya mempercepat pembentukan wadah pendidikan kepemiluan berbasis kepramukaan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Kamis (9/7/2026)

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk menjadikan Banten sebagai Provinsi pertama yang berhasil membentuk Saka Adhyasta Pemilu di seluruh Kabupaten/Kota. Meskipun ketentuan minimal pembentukan hanya mensyaratkan 30 persen wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi Bawaslu Banten menargetkan pencapaian 100 persen sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Provinsi Banten juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Serang yang menjadi pelopor pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Provinsi Banten. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi Kabupanten/Kota lain dalam mempercepat proses pembentukan dan pengembangan organisasi serupa.

“Bawaslu Kota Serang telah menjadi inisiator pertama pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Banten. Pengalaman dan praktik baik yang telah dilakukan akan menjadi referensi penting bagi Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya,” ungkap pimpinan Bawaslu Provinsi Banten dalam rapat koordinasi tersebut.

Sebagai bagian dari percepatan program, peserta rapat juga mendapatkan pemaparan mengenai praktik terbaik (best practice) pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dari Bawaslu Kota Serang. Melalui forum tersebut, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengadopsi strategi yang telah terbukti efektif sehingga target pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di seluruh wilayah Banten dapat tercapai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Selain membahas perkembangan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, rapat koordinasi juga menjadi sarana untuk memastikan kesiapan seluruh Bawaslu kabupaten/kota dalam menghadapi agenda strategis berikutnya. Salah satunya adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Provinsi Banten dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Banten yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 Juli 2026.

Bawaslu Provinsi Banten meminta seluruh Bawaslu Kab/Kota segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi melalui rapat pleno, guna membahas aspek teknis dan kesiapan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Perwakilan Bawaslu Kab/Kota yang hadir pada agenda selanjutnya di Bawaslu Provinsi Banten juga diharapkan merupakan calon Ketua Saka Adhyasta Pemilu yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Mengacu pada amanat peraturan perundang-undangan, pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran pengawas yang jumlahnya terbatas.

“Pada setiap TPS hanya terdapat satu orang pengawas. Karena itu, semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif, maka semakin kuat pula kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang kita miliki,” jelasnya.

Bawaslu Provinsi Banten juga mengingatkan bahwa pembentukan Saka Adhyasta Pemilu bukan sekadar memenuhi target administratif. Setelah terbentuk, organisasi tersebut harus mampu memberikan pembinaan, edukasi, dan pengetahuan kepemiluan secara berkelanjutan kepada seluruh anggotanya.

Komitmen pembinaan tersebut dinilai menjadi tanggung jawab moral bersama agar Saka Adhyasta Pemilu dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang efektif bagi generasi muda serta mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang berintegritas dalam menyongsong Pemilu 2029 dan seterusnya.